All Things just 4 u

Di bawah ini adalah kisi-kisi soal beserta jawaban UTS STAN untuk mata kuliah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

untuk soal yang ada jawabannya bisa didownload pada link dibawah ini :
Soal latian KUP (Indowebster)
Soal latian KUP (Rapidshare)

SOAL LATIHAN 1
1. Tujuan pemeriksaan pajak sesuai pasal 29 UU KUP adalah
a. Menguji kepatuhan Wajib Pajak
b. Menerbitkan SKP
c. Tujuan lain
d. a dan c
2. Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh :
a. Account representatif
b. Juru Sita Pajak
c. Fungsional Pemeriksa Pajak
d. Struktural Pemeriksa Pajak
3. Berikut ini merupakan produk pemeriksaan pajak kecuali
a. SKPKB
b. STP
c. SPMKP
d. SKPN
4. Jangka waktu pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain adalah
a. 2 minggu
b. 2 bulan
c. 4 bulan
d. 12 bulan
5. Hak Pemeriksa Pajak diantaranya adalah
a. Memasuki ruangan Wajib Pajak yang dianggap perlu
b. Memberikan data Wajib Pajak kepada pihak ketiga
c. Menolak sanggahan Wajib Pajak yang berkekuatan hukum
d. Menyampaikan hasil pemeriksaan pajak
6. Setelah modernisasi Ditjen Pajak, tenaga pemeriksa pajak berada di :
a. Kantor Penyuluhan Pajak
b. Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa)
c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
d. Kantor Wilayah DJP
7. Pemeriksaan pajak pasti dilakukan apabila
a. SPT tahunan PPh nihil
b. SPT tahunan PPh kurang bayar
c. SPT tahunan PPh Lebih Bayar
d. WP membetulkan SPT
8. Jika Wajib Pajak tidak menyerahkan buku, dokumen atas catatan yang diperlukan dalam pemeriksaan pajak seperti yang dimaksud pasal 29 ayat 3b, maka :
a. Pemeriksaan terhenti
b. Pemeriksaan dibatalkan
c. Penetapan pajak secara jabatan
d. Penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan
9. Pemeriksaan pajak Wajib Pajak lokasi adalah
a. Pemeriksaan atas cabang perusahaan asing di Indonesia
b. Pemeriksaan atas cabang WP domisili
c. Pemeriksaan WP berlokasi di daerah terpencil
d. Pemeriksaan seluruh WP di lokasi tertentu
10. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara
a. Adil dan transparan
b. Objektif dan transparan
c. Objektif dan profesional
d. Mendetail dan berkesinambungan
11. Kertas kerja pemeriksaan dibuat oleh pemeriksa pajak dalam rangka
a. Bukti pemeriksa telah melaksanakan pemeriksaan
b. Dasar pembuatan SKP
c. Closing conference
d. Ketertiban pemeriksaan pajak
12. Jangka waktu pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak adalah
a. 4 bulan
b. 3 bulan
c. 2 bulan
d. 7 hari
13. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan tujuan lain untuk hal-hal berikut ini, kecuali :
a. Pengukuhan NPPKP
b. Pencabutan NPWP
c. Pemusatan PPN
d. WP tidak menyampaikan SPT
14. Pada saat pemeriksaan lapangan dilakukan ke lokasi Wajib Pajak, pemeriksa pajak wajib membawa :
a. Kartu tanda pengenal pegawai DJP dan SP3
b. Kartu tanda pengenal pemeriksa pajak dan KKP
c. Kartu tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP3
d. Kartu tanda pengenal pemeriksa pajak saja
15. Yang dimaksud dengan keterangan lain dalam pasal 29 ayat 3 UU KUP adalah
a. Buku dan dokumen
b. Keterangan lisan
c. Keterangan tertulis
d. b dan c
SOAL ESSAY
1. Sebutkan dan jelaskan kegiatan pemeriksaan pajak dimulai dari saat penyampaian pemberitahuan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak sampai produk akhir dari pemeriksaan pajak diterbitkan !
2. Sebutkan kriteria-kriteria Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pajak dan untuk tujuan lain !
3. Ruang lingkup pemeriksaan pajak meliputi : pemeriksaan kantor dan lapangan, sedangkan tujuan pemeriksaan meliputi : menguji kepatuhan WP dan tujuan lain. Sebutkan jangka waktu pemeriksaan untuk masing-masing ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan pajak dengan benar !

SOAL 2
Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat untuk, kecuali....
a.Membayar atau menyetor pajak yang telah dilakukan ke kas negara atau bank persepsi
b. Menentukan berapa besarnya pajak yang terutang dalam tahun pajak atau masa pajak.
c. Melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban.
d. Mengajukan permohonan ristitusi karena perhitungan pajaknya kelebihan.
2. SPT Masa PPN berfungsi untuk, kecuali....
a. Melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
b. Pembayaran atau pelunasan pjk yang telah dilaksanakan sendiri
c. dipungut melalui pihak lain dalam masa pajak
d. Melaporkan pembetulan karena ada salah hitung
3. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang dimaksud jelas adalah...
a. Jelas alamatnya, nomor pokok wajib pajaknya.
b. Jelas nama pengurusnya dan surat kuasanya jika dikuasakan pada pihak lain.
c. Jelas asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan.
d. Jelas penghitungannya, termasuk penerapan ketentuan perundang-undangannya.
4. SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2009 seterusnya, kecuali
a. SPT kode 1771
b. SPT kode 1771 S
c. SPT kode 1770/1770 SS
d. SPT kode 1721
5. Berdasarkan PER No.184/PMK.03/2007 macam-macam SPT Masa meliputi SPT masa PPh pasal 15 untuk melaporkan..
a. PPh yang bersifat final
b. PPh atas sewa pesawat udara atau kapal laut baik dalam maupun luar negri
c. PPh karywan/PPh pasal 21/26
d. PPh pasal 25/angsuran bulanan
6. Bendaharwan pemerintah pusat maupun daerah yang belanja barang atau jasa memungut pajak terhadap rekanannya, bedaharawan melaporkan dengan SPT Masa…
a. SPT masa PPh pasal 4 ayat 2
b. SPT masa PPh pasal 21/26
c. SPT masa PPh pasal 25
d. SPT masa PPh pasal 22
7. Pembayaran atas bunga, dividen atau pembayaran royalti atau sewa mempergunakan SPT Masa
a. PPh pasal 12/26
b. PPh pasal 23/26
c. PPh pasal 22
d. PPh pasal 4 ayat 2
8. Pasal 3 ayat 4 UU KUP Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian SPT Tahunan dengan mengajukan pemberitahuan perpanjangan penundaan penyampaian SPT, jangka waktu perpanjangan
a. 6 bulan
b. 3 bulan
c. 2 bulan
d. 20 hari sejak batas penyampaian SPT
9. Tanggal jatuh tempo pelunasan PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak disetor paling lama adalah…
a. Tanggal 15 bulan berikutnya
b. Tanggal 25 bulan berikutnya
c. Tanggal 10 bulan berikutnya
d. Tanggal 20 bulan berikutnya
10. SPT Masa PPh pasal 22 yang dipungut bendaharawan dilaporkan ke KPP paling lambat
a. 20 hari setelah masa pajak berakhir
b. 10 hari setelah masa pajak berakhir
c. 14 hari setelah masa pajak berakhir
d. 7 hari masa pajak berakhir
11. Membetulkan SPT Tahunan telah terbit Surat Perintah Pemeriksaan (SP 3), pajaknya kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda kenaikan sebesar..
a. Bunga 2 % per bulan paling lama 24 bulan
b. Denda sebesar 150% kali jumlah pajak yang kurang bayar
c. Denda administrasi Rp.100.000,00
d. Kenaikan sebesar 50 %
12. Wajib Pajak yang mengisi SPT, isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, menimbulkan kerugian pendapatan negara untuk pertama kali dikenakan sanksi
a. Pidana penjara sesuai pasal 39 UU KUP
b. Sanksi admnistrasi berupa kenaikan 100 %
c. Sanksi administrasi berupa kenaikan 200 %
d. Sanksi administrasi denda Rp.1.000.000,00
13. Dikecualikan dari sanksi administari wajib pajak...
a. Usahanya lebih dari satu usaha
b. Wajib pajak yang terletak di daerah terpencil jauh dari KPP
c. Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas lagi
d. Wajib Pajak berstatus karyawan
14. Wajib Pajak yang pada batas penyampaian SPT Tahunan tidak menyampaikan SPT
Setelah ditegur secara tertulis dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai pasal 13 ayat 3 huruf a atau huruf b sanksi administrasi sebesar...
a. Bunga 2 % per bulan sesuai pasal 13 ayat 2
b. Kenaikan 50 % atau 100 % sesuai pasal 13 (3) huruf a dan b
c. Kenaikan 200 % sesuai dengan pasal 13 A
d. Denda 2 % sesuai pasal 4 ayat 4
15. Wajib Pajak tertentu dapat melaporkan SPT Masa dalam satu SPT adalah...
a. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Badora satu/dua
b. Wajib Pajak Besar
c. Wajib Pajak Usaha kecil
d. Wajib Pajak yang non efektif

1. Jelaskan bagaiman cara mengajukan perpanjangan penyampaiaan SPT tahunan ,yang tidak dapat disampaikan sesuai batas waktu penyampaian SPT ?
2. Siapa saja yang tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan ?

1. Setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Benar dalam konteks di sini berarti :
a. Benar dalam perhitungan
b. Benar dalam pembukuan
c. Benar dalam penerapan ketentuan peraturan perpajakan
d. Jawaban a dan c benar
2. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah
a. WP badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 900 juta setahun
b. WP orang pribadi yang melakukan usaha/pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600 juta setahun
c. WP orang pribadi yang tidak melakukan usaha/pekerjaan bebas
d. Tidak ada jawaban yang benar
3. Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila
a. Disampaikan setelah batas akhir penyampaian SPT
b. Tidak dilampiri laporan keuangan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan
c. Tidak dilampiri laporan keuangan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan
d. Ditandatangani oleh konsultan pajak yang disertai dengan surat kuasa khusus
4. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Badan adalah paling lama
a. 4 bulan setelah akhir tahun pajak berakhir
b. 3 bulan setelah akhir tahun pajak berakhir
c. 1 bulan setelah akhir tahun pajak berakhir
d. Tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir tahun pajak berakhir
5. Dalam hal wajib pajak badan terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh tetapi tidak melampaui batas waktu dalam Surat Teguran, dikenakan sanksi administrasi berupa
a. Bunga sebesar 2 % per bulan
b. Kenaikan sebesar 50%
c. Denda sebesar Rp 1 juta
d. Denda sebesar Rp 100 ribu
6. Tuan Dodi seorang pedagant tekstil di Tanah Abang pada tanggal 16 April 2010 membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh tahun pajak 2008. SPT Tahunan PPh semula menyatakan jumlah pajak terutang sebesar Rp 52 juta dan kredit pajak sebesar Rp 35 juta, dibetulkan menjadi PPh terutang Rp 72 juta dan kredit pajak tetap. Kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 20 juta sudah dibayar pada tanggal 16 April 2010 sebelum SPT pembetulan disampaikan.
Besarnya sanksi administrasi atas pembetulan SPT tersebut adalah
a. Rp 5.200.000
b. Rp 6.400.000
c. Rp 4.800.000
d. Rp 12.000.000
7. Surat Setoran Pajak dianggap sah apabila
a. ada validasi dari bank persepsi
b. ada validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara
c. diterbitkan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak
d. diterbitkan sebelum tanggal batas akhir penyampaian SPT
8. PT Adora Jaya membayar angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak bulan Juni 2010 pada tanggal 20 Juli 2010 sebelum SPT Masa PPh Pasal 25 disampaikan. Apabila angsuran masa PPh Pasal 25 yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 20 juta, besarnya sanksi administrasi yang harus ditagih kepada PT Adora
a. Rp 500.000
b. Rp 1.000.000
c. Rp 400.000
d. Tidak ada sanksi administrasi
9. Sebagai hasil pemeriksaan pajak terhadap PT Darmabhakti diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 100 juta pada tanggal 15 Juni 2009. Atas permohonan PT Darmabhakti, DJP memberikan persetujuan bahwa PT Darmabhakti diperbolehkan untuk menunda pembayaran jumlah pajak yang masih harus dibayar pada SKPKB sampai dengan tanggal 30 Desember 2009. Jika wajib pajak melakukan pembayaran SKPKB pada tanggal 30 Desember 2009, berapakah sanksi administrasi yang harus ditagih kepada PT Darmabhakti ?
a. Rp 10.000.000
b. Rp 12.000.000
c. Rp 14.000.000
d. Rp 16.000.000
10. Jatuh tempo pembayaran atas jumlah pajak yang masih harus dibayar pada Putusan Banding adalah
a. 15 hari setelah tanggal penerbitan
b. 1 bulan setelah tanggal penerbitan
c. 2 bulan setelah tanggal penerbitan
d. 3 bulan setelah tanggal penerbitan

dccba ccdbc dbdcd
abcdb dbccc dccbc
acbac aacbb

1. Pengusaha yang menyerahkan … dan atau … yang dikenal pajak berdasarkan UU PPN 1984 wajib mlapor usahany k DJP n kpdny dbrikan …
2. … atau … yg mnjlnkn usaha atau … wajib … paling lma … setelah… saat usaha mulai dijalankan kepadanya diberikan …
3. OP yg … atau pkrjaan bebas, apabila jmlh pnghsilanx s/d suatu bln yg disetahunkan tlh mlebihi PTKP stahun wjib mndftrkan dri plg lama … kepadany diberikan ….
4. Akte pndirian dbuat dhadapan notaris pd tgl 10 mei 2009 dgn nma yayasanberkah. Kgiatan usaha bru bnr2 dlksanakan scra aktif pd 1 nov 2008. Yyasan brkhwjib mndftrkan dri plg lma tgl….
5. Ida seorang bujangan (TK/-) mulai bkrja pd tgl 1 april 2008 sbg karyawan pd sbuah prusahaan swasta nasional dg pnghsilan neto sbln sbsr 3 jta. Pd bln keenam pnghsilan neto ida 18 jt n tlh mlbhi ptkp. Plg lmbt mndftrkan dri…
6. … atau OP yg mnjlnkn usaha atw pkrjaan bebas sbg pngusaha kna pjak yg … atau pkrjaan bebas sjib mlaporkan usahany u/ dkukuhlkan sbg … sblm mnyerahkan BKP/JKP
7. Sbtkan 4 sayarat pnghapusan NPWP dilakukan oleh DJP …. <- pasal 2 ayat 6 gan...
8. Pngusaha kcil yg tdk memilih sbg PKP smpai dg suatu bln dlm suatu tahun dlm buku omset bkp/jkp melebihi btasan ygdtentukan sbg pngusaha kcil wjib melapor u/ dkukuhkan sbg … plg lma …
9. Pmbukuan adalh suatu proses pncatatan yg dlakukan scra tratur u/ mngumpulkan dta n info keuangan yg mliputi harta kwjbn modal pnghsln n biaya srta jmlh hrga prolehan n pnyerahan brg n jsa yg dtutup dg mnyusun … brupa … dan… u/ priode thun pjk tsb
10. Pncatatan trdiri atas data yg dkumpulkan scra tratur tntg … atau … dan/atau pnghasilan yg bkn objek pjak dan/atau yg dkenal pjak brsft final

11. Yg wjib mnyelenggarakan pmbukuan adalah … atau … , kcuali yg sesuai dg praturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan mnghitung … dg menggunakan ….
12. WPOP ug predaran brutony dlm stu thun krg dr … bleh mnghitung pnghasilan neto... dg mnggunakan norma pnghitungan pnghasilan neto, dg syarat memberitahukan kpd direktur DJP dlm jgka wktu 3 bln prtama dr thn pjak yg bersangkutan
13. SPt Masa terdiri antara lain … (6)
14. SPT Tahunan terdiri dr SPT Tahunan PPh WP badan yaitu … dan …
15. SPT Tahunan WPOP trdiri dr … dan … serta …
16. Sbutkan 4 syarat agar SPT tak dianggap tdk disampaikan!
17. Hak WP trkait opnyampaian SPT! (3 aja)
18. Wjib pjak dpt memperpnjg jngka wktu pnyampaian SPT PPh u/ plg lma … bln dg cra mnyampaikan pmberitahuan scr tertulis kpd DJP yg ktent...uanx diatur berdasar …
19. WP dg kmauan sndiri dpt memebetulkan Surat Pemberitahuan yg tlh dsampaikan dg mnyampaikan peryataan tertulis dgn syarat DJP …
20. WP tertetu yg dkecualikan dr kwjbn menyampaikan SPT….
21. Menteri keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pmbayaran dan pnyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bg masing2 jenis pajak, paling lama .... Setelaj saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak
22. STP,SKPKB, serta SKPKBT, SK keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang mnyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, hrs dilunasu dlm jangka waktu .... sejak tanggal diterbitkan.
23. Tujuan pemeriksaan adalah ....dan/atau .... Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang2an perpajakan
24. Jenis pemeriksaan terdpt 2 yaitu : a. ...... dgn jangka waktu paling lama .... dan dpt diperpanjang paling lama... b. ...... Dengan jangka waktu paling lama .... Dan dpat diperpanjang paling lama..
25. Buku, catatan, dan dokumen, serta data,informasi, dan keterangan lain tersebut wajib dipenuhi oleh WP paling lama ... sejak permintaan disampaikan.

SOAL KUIS BU SUSI (DOSKO) pelajarin aja. coppast temen. no komen

1. pengusaha yang menyerahkan BARANG KENA PAJAK dan atau JASA KENA PAJAK yang dikenakan pajak berdasakan UU PPN 1984 wajib melaporkan usahanya kepada DJP dan kepadanya diberikan PENGUKUHAN PKP

2. OP atau BADAN yang menjalankan usaha atau PEKERJAAN BEBAS wajib MELAPOR paling lama 1 BULAN setelah MEMBUAT AKTE PENDIRIAN saat usaha mulai dijalankan kepadanya diberikan NPWP

3. OP yang MENJALANKAN USAHA atau MELAKUKAN pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya s/d suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP setahun wajib mendaftarkan diri paling lama AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK kepadanya diberikan PKP

4. Akte pendirian dibuat di hadapan notaris 10 Mei 2009 dengan nama Yayasan Berkah. Kegiatan usaha baru benar dilaksanakan secara aktif pada 1 November 2008. Yayasan Berkah wajib mendaftarkan diri paling lama tanggal 10 JUNI 2009

5. Ida, seorang bujangan (TK/-) mulai bekerja pada 1 April 2008 sebagai karyawan sebuah perusahaan swasta nasional dengan penghasilan netto sebulan sebesar Rp 3.000.000,00. Pada bulan ke-6 penghasilan Ida Rp 18.000.000,00 telah melebihi PTKP. Paling lambat mendaftarkan diri 30 APRIL 2009

6. BADAN atau OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sebagai pengusaha kena pajak yang MENJALANKAN USAHA atau pekerjaan bebas wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP/JKP.

7. Sebutkan 4 syarat penghapusan NPWP dilakukan DJP dalam hal TIDAK MENJALANKAN USAHA LAGI, MENINGGAL, PENGGABUNGAN USAHA, BUT YANG TIDAK DI INDONESIA LAGI Pasal2 ayat 6

8. Pengusaha kecil yang tidak memilih sebagai PKP sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku OMSET BKP/JKP melebihi batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP paling lama AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK

9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusun LAPORAN berupa NERACA dan LAPORAN LABA/RUGI untuk periode Tahun Pajak tersebut.

10. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang PEREDARAN atau PENERIMAAN BRUTO